JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN serta APBD 2025.
Anggaran BGN yang tersebut terpotong belaka sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah total pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini telah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja nasional juga juga daerah, serta BGN pun termasuk salah satu yang digunakan terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih tinggi 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk merancang Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan pada memulai pembangunan SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau sanggup pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang digunakan sanggup diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang mana terkena efisiensi hanya sekali untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang digunakan kena pangkas, inisiatif MBG juga tidak ada kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan pada pengadaan lahan, yang mampu menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan juga lain-lain sanggup pinjam pakai,” tandasnya.
