Rupiah Terendah Sejak Krismon 1998, Bagaimana Nasibnya ke Depan?

JAKARTA – Skor tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan pada bursa keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatatkan pada Hari Jumat (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang digunakan merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir pemodal menghadapi konflik dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko kemudian Kanada yang digunakan sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang disebutkan akan melakukan retaliasi dan juga menyulut peperangan dagang,” kata Lukman, disitir Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada lalu Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan menurunkan dan juga perasaan khawatir penanam modal akan terjadinya pertempuran dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 lalu Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari hari terakhir pekan pada mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada pembukaan penutupan, rupiah kebakaran kemudian ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah pada bursa spot sudah terdepresiasi 1,7% lalu mencatatkan koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam pada Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan menyatakan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait dan juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk membantu ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.






