JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok ekonomi BRICS , sebuah kelompok perekonomian negera tumbuh terdepan yang digunakan memegang peranan penting di perekonomian global yang tersebut anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak kegunaan bagi Indonesia pada bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai faedah sekaligus tantangan yang digunakan dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, teristimewa pada bidang perekonomian juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan prospek besar untuk menguatkan perdagangan juga bursa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang besar kemudian memperlancar perdagangan di area antara anggotanya,” tutur Jose di diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang digunakan dilakukan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan ekonomi BRICS yang mana mencapai 35% dari Sistem Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), tambahan tinggi dibandingkan G7 yang mana belaka 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global yang dimaksud pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS juga Organisasi untuk Kerja Sama dan juga Pembangunan Kondisi Keuangan (OECD), yang digunakan didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah lama melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan kebijakan pemerintah luar negeri yang dimaksud bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa kegunaan dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah tempat politiknya. “Jembatan ini efektif oleh sebab itu sikap kebijakan pemerintah luar negeri kita yang tersebut bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, membantu langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia menyampaikan New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek konstruksi Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang digunakan sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang digunakan berisiko tinggi bisa saja direstrukturisasi agar lebih banyak menarik bagi investor,” pungkasnya.
