JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang dimaksud berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang mana semata-mata memiliki 11 komisi.
Penambahan total komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa orang kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang digunakan dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, total komisi akan diinformasikan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diinformasikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir pada waktu dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan total komisi dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengadakan rapat sebelum menentukan total komisi. Setelah itu, DPR akan mengatur badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di area DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi serta Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, lalu TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keselamatan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Berita Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, kemudian Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria juga Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan raya RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
