JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana penyelenggaraan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dijalankan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah pada Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan konstruksi yang merata juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di tempat Papua.
Deputi Sektor Penguraian Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi kemudian sinkronisasi berbagai inisiatif pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara miliki hak yang mana mirip melawan pembangunan.
Sejak awal RPJMN pada 2014, pemerintah telah terjadi menekankan pada konstruksi dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita meninjau adanya ketimpangan antara wilayah timur serta barat. Semua berhak berhadapan dengan perkembangan yang merata serta berkeadilan,” ucapannya di Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Mulai Pekan (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk sektor ekonomi lokal, di tempat mana dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP lalu RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang tersebut berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi perkembangan yang mana detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan segera disusun Bappenas guna melakukan konfirmasi keberlanjutan penyelenggaraan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap saja mengedepankan konstruksi infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan rakyat lokal.
