BEIJING – Organisasi induk TikTok , ByteDance yang dimaksud berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang dimaksud memaksanya untuk berjualan asetnya di area Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey juga Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk jual asetnya ke Negeri Paman Sam dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung mengungkapkan pada hari Rabu bahwa merek akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok kemudian ByteDance, dengan meminta-minta perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang tersebut tidak ada menentu dan juga konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan yang mana lebih tinggi rendah yang tersebut menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok memunculkan “ancaman keamanan nasional yang dimaksud sangat besar lalu mendalam” lantaran aksesnya ke sebagian besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga arahan pribadi, juga kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang mana dilihat orang Amerika di area aplikasi mobile tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi dalam Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari Hari Jumat menyatakan untuk staf aplikasi mobile video yang dimaksud bahwa merekan akan mencoba memohon pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan berhadapan dengan larangan tersebut, sambil menanti peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo untuk staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara di tempat media kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Negeri Paman Sam The Information juga melaporkan tentang janji pimpinan TikTok untuk mengakibatkan hambatan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Negeri Paman Sam serta memo internalnya untuk staf.
