RIYADH – Otoritas Pengawasan dan juga Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah terjadi meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran pada berbagai kementerian kemudian lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap juga 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang mana dirilis pada hari Jumat, otoritas yang dimaksud menyatakan telah terjadi melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” di area berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap perkara penyuapan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Hari Minggu (2/3/2025), beberapa dari mereka itu yang tersebut ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian serta badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan serta Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, lalu Bea Cukai lalu Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus forward dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas masih menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang dimaksud mendesak publik untuk melaporkan dugaan korupsi melalui sistem resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di area mana otoritas berwenang menangkap beratus-ratus pejabat pemerintahan, pengusaha perusahaan serta para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih banyak dari USD100 miliar dari mereka yang tersebut ditangkap.
Mereka yang mana ditangkap membayar denda, yang digunakan nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tak bersalah untuk bisa saja dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman ketika itu mengungkapkan penangkapan lalu penangkapan yang dimaksud merupakan sesuatu yang dimaksud harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih tinggi dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi kemudian mengirimkan sinyal yang digunakan jelas bahwa siapapun yang dimaksud melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
