JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang digunakan telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan menyebabkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI kemudian kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang tersebut kuat, profesional, juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang mana mampu mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di area X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang dimaksud menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI lalu minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus meyakinkan ada rambu-rambu hukum yang mana jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menjamin bahwa inovasi ini tidak ada akan mengakibatkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan di area internal TNI? Salah satu tantangan besar di tempat TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran dikarenakan prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengamati TNI yang makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik di dalam di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang dimaksud profesional lalu berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan pertempuran masuk lalu terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan tindakan pemerintah, setiap saat mengupayakan kewenangan pemerintah yang mana sah dan juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
