Amerika Serikat Desak Google Jual Chrome untuk Hindari Pasal Anti Monopoli

JAKARTA – otoritas Amerika Serikat mendesak Google untuk jual Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang mana diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang disebutkan dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar serta kemungkinan mengharuskan Google untuk memasarkan Android.
Pejabat antimonopoli menyatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa memasarkan Android jikalau upaya hukum yang tersebut diusulkan tidak ada mencegahnya mengeksploitasi kendalinya berhadapan dengan sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di area internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tidak ada akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang digunakan memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada lingkungan ekonomi mesin pencari, sudah pernah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk memacu program intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak banyak komoditas Google” kemudian merusak pembangunan ekonomi perusahaan di teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang melampaui batas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tersebut akan merugikan konsumen, pengembang, dan juga usaha kecil Amerika — dan juga membahayakan kepemimpinan ekonomi kemudian teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok sektor Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” juga bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jikalau Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang tersebut berpotensi menyeret tindakan hukum yang dimaksud ke Mahkamah Agung AS.






