Begini Walhi Curiga Izin Ekspor Pasir Laut Terhubung ke Gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2024
Jakarta – Kementerian Kelautan dan juga Perikanan telah terjadi mengulang kesalahan pemberian izin ekspor benih lobster di kebijakan yang digunakan terkini perihal tambang kemudian ekspor pasir laut. Pasalnya, KKP tiada terbuka dengan profil 66 perusahaan yang mana akan mendapat izin mengeruk pasir laut.
Puluhan perusahaan itu tidak ada diketahui apakah merupakan pemain yang mana baru apabila dibandingkan ketika izin belum ditutup lebih besar dari dua dekade lalu. Atau, serupa saja. “Pemberian izin menunjukkan pemerintah selama ini memang sebenarnya hanya sekali memberikan karpet merah untuk korporasi besar,” kata Manajer Kampanye Pesisir dan juga Laut Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, Parid Ridwanuddin, terhadap Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.
Walhi, kata Parid, mencurigai pemberian izin akan berkorelasi dengan kontestasi urusan politik pada Pilpres 2024 kemudian pemilihan gubernur Serentak 2024. Menyebut ujung pemberian izin dari pengerukan pasir laut berada pada pemerintah daerah, Parid mencurigai sudah ada ada desain untuk mengungguli calon tertentu untuk memuluskan upaya mengeruk pasir laut untuk keperluan reklamasi kemudian ekspor.
“Kami dengar salah satu pasangan calon di DKI Jakarta berkoar-koar ingin melanjutkan perkembangan tanggul laut. Lalu dalam Semarang, ada proyek tanggul laut yang tersebut akan dilanjutkan dari DKI Jakarta sampai Jawa Timur. Di Surabaya juga ada proses reklamasi yang ditolak nelayan. Jadi ini semua terhubung ke pemilihan kepala daerah yang mana ada ke Indonesia,” tuturnya.
Termasuk pada Kepulauan Riau, Walhi menyatakan meninjau cukup luas untuk rencana pemberian izin yang alokasinya akan ke ekspor ke negara lain. “Kalau selat Makassar yang dekat Kalimantan itu memang sebenarnya disebut oleh Menteri KKP untuk menyuplai pembangunan pada IKN,” ucapnya.
Tak semata-mata berkepentingan di pilkada, 66 perusahaan yang akan datang mendapat izin pengerukan pasir laut juga diyakini terhubung ke para aktor dalam Pilpres 2024 berikutnya alias kebijakan pemerintah balas budi. Menurut dia, nama yang digunakan sudah ada terungkap ke rakyat yakni Yusril Ihza Mahendra dan juga Hashim Djojohadikusumo. “Seharusnya dari awal pemerintah membuka profil perusahaan sehingga mampu lebih banyak transparan,” ucapnya.
Parid memohonkan pengerukan pasir laut ini harus dihentikan dengan mencabut Peraturan otoritas (PP) nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di dalam Laut. Menurut kajian Walhi, kerugian negara yang tersebut dapat didapatkan dapat lima kali lipat melebihi keuntungan dunia usaha yang tersebut didapatkan. Seperti diketahui, asosiasi perusahaan pasir laut menyebutkan akan membayar Rupiah 18,6 juta/hektare.
“Itu baru kerugian ekonomi, belum hilangnya biodiversitas, hancurnya kegiatan ekonomi nelayan, pulau-pulau kecil yang mana tenggelam. Semua itu justru tambahan besar dibandingkan keuntungan perekonomian yang jangka pendek tersebut,” kata Parid.
Artikel ini disadur dari Begini Walhi Curiga Izin Ekspor Pasir Laut Terhubung ke Gelaran Pilkada 2024
