JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri juga duta menteri yang dimaksud dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dimaksud dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, serta Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di area mana unsur politikus masih dominan, juga bahkan mengesampingkan profesional yang dimaksud tidaklah berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang mana bukan terikat dengan kepentingan partai, serta hanya saja fokus pada keahlian juga pengalaman dalam sektor yang mana mereka itu tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan lebih banyak efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang digunakan menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang digunakan transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon delegasi menteri yang mana dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih besar diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
