SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum kemudian Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, peluang risiko yang dimaksud bisa saja muncul, teristimewa apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi urusan politik yang digunakan kuat. Jika Danantara tidak ada dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang tersebut terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud sejumlah yang mana tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir lalu konglomerat yang tersebut memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sejenis dapat terjadi pada Danantara jikalau tidak ada ada mekanisme yang mana jelas pada pengelolaan dan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings pada Singapura serta Khazanah di area Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang dimaksud transparan kemudian independen dapat mengupayakan perekonomian nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi urusan politik juga kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru mampu menjadi beban sektor ekonomi yang digunakan berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang dimaksud diterapkan untuk membiayai acara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat dalam luar penerima faedah MBG mampu terancam.
“Perlu kajian tambahan di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
