JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, bukan ada pengurangan pegawai di dalam lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas lantaran adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian juga Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tak dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap saja menggunakan anggaran yang ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang disebutkan disampaikan di rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Customer Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang tersebut ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja dan juga insentif lain untuk pegawai belum sanggup dinaikan tahun ini. “Jadi lantaran kita bukan dapat naikkan tunjangan kinerja dan juga lain-lainnya, ya kita proteksi prasarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menurunkan pos anggaran dari beberapa jumlah acara atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun terpencil dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang telah dihitung Kementerian BUMN dan juga diusulkan terhadap Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang tambahan di tempat Rp215 miliar,” ucapnya.
