JAKARTA – Tuntutan para hakim agar tunjangannya naik 142 persen tidak semata demi kepentingan merekan sendiri. Pengembangan kesejahteraan hakim berbanding lurus dengan independensi mereka, teristimewa pada waktu berhadapan dengan pihak berperkara yang tersebut bermodal besar.
Sekretaris Lingkup Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, pihak terkait perkara dengan kekuatan modal besar bisa saja menggunakan segala cara untuk memengaruhi hakim di tempat pengadilan baik pidana maupun perdata.
“Apalagi kalau yang mana disidangkan adalah sengketa antara pemodal besar dengan rakyat. Kalau kesejahteraan hakim bagus, independensinya akan lebih tinggi kuat. Putusannya benar-benar adil. Kepentingan rakyat luas terjaga,” ujar Djuyamto pada Jakarta, Hari Jumat (11/10/2024).
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Ar-Rasyid menegaskan aksi 148 hakim dari berbagai tempat ke DKI Jakarta bertemu berbagai stakeholder sepanjang pekan ini perlu dipandang sebagai upaya menjaga diri agar semata-mata menerima rezeki halal.
“Kami dengan cara legal memperjuangkan kesejahteraan agar tak ada lagi yang digunakan dapat mengganggu independensi hakim. Kami berjuang untuk hanya saja memperoleh rezeki halal. Sudah 12 tahun pendapatan kami tak ada kenaikan,” ungkapnya.
Sepanjang pekan ini, sebagian hakim di dalam Indonesia mengambil cuti secara serentak untuk mendesak kenaikan tunjangan sebesar 142 persen. Angka ini dihitung dari penjumlahan kenaikan harga tahunan sejak 2012.
Menurut Fauzan, jumlah agregat hakim dalam Indonesia tak lebih besar dari 7.000 orang. Hanya perlu penambahan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk memenuhi tuntutan mereka.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menambahkan hakim layak disejajarkan dengan pejabat negara walaupun berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini profesi mulia. Sudah saatnya upah serta tunjangan duta Tuhan kurang lebih lanjut sebanding dengan duta rakyat,” ucapnya.
