Candra Fajri Ananda. Staf Khusus Menkeu RI
PENERIMAAN negara merupakan salah satu komponen vital di menyokong konstruksi kemudian stabilitas ekonomi nasional. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pendapatan yang mana harus dicapai melalui berbagai sektor, seperti pajak, cukai, bea masuk/keluar, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Target ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa keperluan pembiayaan negara, termasuk untuk konstruksi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lalu berbagai inisiatif sosial lainnya, dapat terpenuhi. Sayangnya, pencapaian target yang dimaksud banyak kali menghadapi tantangan yang digunakan memengaruhi stabilitas fiskal negara. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, juga tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kemampuan pemerintah pada menghimpun pendapatan yang mana telah lama ditargetkan.
Sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, teristimewa dipengaruhi Elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan peningkatan perekonomian Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pilpres dalam tambahan dari 70 negara. Kondisi yang dimaksud memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas biaya komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar kemudian suku bunga juga stagnasi perkembangan kegiatan ekonomi global.
Bayang-bayang gelap perekonomian dunia kian diperparah tatkala ketidakpastian arah kebijakan moneter global masih masih tinggi, walau tekanan kenaikan harga mereda serta suku bunga global mulai menurun. Alhasil, situasi yang disebutkan mutlak memicu kerentanan rantai pasok serta gejolak bursa keuangan, teristimewa memunculkan tekanan nilai tukar kemudian suku bunga pada bursa negara berkembang. Meski demikian – di dalam berada dalam ketidakpastian global – perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tetap saja resilien, dengan perkembangan ekonomi tetap saja kuat, naiknya harga yang tersebut terkendali, surplus neraca perdagangan, dan juga tekanan nilai tukar serta suku bunga yang mana relatif moderat jika dibandingkan dengan negara lain.
Pada perkembangannya, target penerimaan pajak, cukai, bea masuk/keluar, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di area Tahun 2024 yang digunakan sudah pernah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) tiada sepenuhnya tercapai. Meski pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,1% dengan total realisasi Rp2.842,5 triliun, capaian yang dimaksud masih berada di area bawah ekspektasi.
Penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.232,7 triliun kemudian berkembang 3,6% secara tahunan – tak lepas dari tantangan – khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang digunakan mengalami penurunan akibat merosotnya profitabilitas sektor pertambangan batu bara serta sektor kelapa sawit sebab moderasi nilai komoditas. Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan lalu cukai semata-mata mampu mencatatkan bilangan bulat Rp300,2 triliun atau berkembang 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekspor-impor, namun masih diwarnai oleh fenomena “downtrading” pada konsumsi hasil tembakau. Pun walaupun penerimaan dari bea pergi dari menunjukkan tren positif, namun bea masuk justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang digunakan menghurangi tarif efektif. Begitu juga realisasi PNBP tahun 2024 yang tersebut tercatat mencapai Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN, namun masih menunjukkan tren kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun penerimaan negara meningkat positif, tantangan dunia usaha global yang digunakan penuh ketidakpastian menciptakan capaian yang dimaksud belum optimal.
Tantangan Kondisi Keuangan 2025
Tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi tahun yang mana penuh tantangan bagi pemerintah di mengamankan pendapatan negara, teristimewa pada berada dalam berbagai faktor eksternal yang dimaksud dapat memengaruhi kinerja sektor ekonomi nasional. Pasalnya, pada tahun 2025, situasi ekonomi global yang tersebut tiada menentu diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian penerimaan negara Indonesia.
