JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) menjadi 12 % mulai 2025 diyakini mampu dibatalkan Presiden Prabowo Subianto dengan mudah. Pasalnya, mayoritas fraksi partai urusan politik dalam DPR ketika ini merupakan pendukung otoritas Prabowo-Gibran.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti polemik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra beserta beberapa jumlah parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terkait PPN tersebut.
“Intinya, semua berebut mencari kambing hitam perihal kenaikan PPN 12 persen sebab kebijakan ini dinilai kontroversial juga merugikan rakyat. Dan yang mana disalahkan pemerintah ketika ini Prabowo Subianto,” kata Adi untuk SINDOnews, Kamis (26/12/2024).
Dalam konteks itulah, kata Adi, partai koalisi pemerintah mencari biang kerok masalah kebijakan ini akibat peraturannya, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dibuat pada waktu PDIP berkuasa ketika itu.
“Apalagi PDIP berlagak menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen padahal PDIP inisiatornya. Di situlah kemudian PDIP dikeroyok oleh KIM Plus yang digunakan dinilai lempar batu sembunyi tangan,” ujanya.
Adi mengingatkan bahwa skarang nasi telah menjadi bubur. Dia melanjutkan, aturan kenaikan PPN telah nyata. Ke depan, lanjut dia, tinggal dilihat apakah kenaikan PPN itu dilanjut atau ditolak.
“Kalau undang-undang yang dimaksud dinilai kontroversial serta merugikan rakyat, pemerintah kemudian DPR dapat batalkan undang-undang ini. Toh mayoritas DPR full total membantu Prabowo. Mudah belaka mengubah aturan kenaikan PPN itu,” ungkapnya.
Dia berpendapat, ujiannya adalah pemerintah Prabowo-Gibran mau lanjut atau tolak peraturan kenaikan PPP tersebut. “Kalau mau nolak saya kira mudah bagi pemerintah membatalkannya. Toh, semuanya sudah ada menjadi koalisi pemerintah. Merem aja batal ini barang. Kalau mau lanjut pun pemerintah merem pun beres dikarenakan hampir semua fraksi akan mendukung,” pungkasnya.
