Adhitya Wardhono, PhD
Dosen lalu peneliti Fakultas Perekonomian dan juga Bisnis-Universitas Jember. Koordinator Tim Penelitian Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (KeRis Benefitly)- Universitas Jember.
SERING kali terjadi, ketika rilis kebijakan bank sentral dianggap tidak ada mempunyai efek kuat pada perekonomian, di area situlah menyeruak kegalauan bahwa ada ketidaktepatan kemudian dilematis menghadapi pilihan opsi kebijakan ekonomi yang mana terjadi. Terlebih ketika independensi bank sentral menjadi kunci penting di menjaga stabilitas perekonomian global.
Munculnya fenomena populisme perekonomian mengakibatkan tantangan serius terhadap independensi bank sentral seperti Bank Indonesia (BI). BI mempunyai peran bukan hanya sekali menjaga stabilitas pemuaian juga nilai tukar rupiah tapi juga serta sistem keuangan. Ketika kebijakan moneter dipertentangkan dengan kebijakan populis yang digunakan menekankan peningkatan ekonomi jangka pendek, bank sentral banyak kali berada di dalam persimpangan jalan, mengikuti logika sektor ekonomi atau tunduk pada tekanan politik?
Galibnya populisme ekonomi diartikan sebagai kebijakan yang mana mengutamakan kepentingan jangka pendek demi popularitas politik. Dan banyak kali mengabaikan realitas moneter yang dimaksud memerlukan stabilitas dan juga kehati-hatian. Pertanyaannya, bagaimana BI sanggup menjaga independensinya di tempat berada dalam tuntutan kebijakan populis yang tersebut banyak bertolak belakang dengan realitas ekonomi?
Populisme dunia usaha adalah kebijakan yang mana terlihat “pro-rakyat”, tetapi rutin kali cuma menyasar hasil jangka pendek. Biasanya, kebijakan ini diimplementasikan mendekati pemilihan umum atau pada waktu sektor ekonomi melambat. Contohnya ialah pencetakan uang pada total besar untuk membiayai defisit fiskal, pemotongan suku bunga secara agresif, atau subsidi yang dimaksud tak berkelanjutan.
Di Indonesia, populisme ekonomi tidak hal baru. Dalam berbagai momen politik, tekanan terhadap BI kerap muncul, baik secara eksplisit maupun implisit. Semisal, ketika terjadi krisis kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Muncul dorongan agar BI mencetak uang atau memberikan dukungan fiskal besar-besaran. Meski terlihat menarik, kebijakan seperti ini mampu merusak fondasi dunia usaha jangka panjang, teristimewa stabilitas inflasi. Ritme seperti ini terjadi pada berbagai negara, tatkala tekanan kebijakan pemerintah menyebabkan bank sentral harus “berkompromi” dengan kebijakan populis demi memenuhi ekspektasi rakyat atau pemerintah.
Seberapa Penting Independensi Bank Sentral?
Independensi bank sentral tiada datang begitu saja. Sejak era kenaikan harga tinggi pada tahun 1980-an, berbagai negara menyadari bahwa kebijakan moneter yang dikendalikan oleh pemerintah bisa jadi berujung pada ketidakstabilan. Bank sentral diberi independensi untuk menjaga stabilitas harga jual juga menghindari campur tangan urusan politik jangka pendek.
Di Indonesia, independensi BI diatur di Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yang dimaksud kemudian diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2009. Tindakan utama BI adalah menjaga stabilitas rupiah melalui pengendalian naiknya harga kemudian stabilitas nilai tukar. Dengan independensi ini, BI memiliki kewenangan untuk menetapkan suku bunga acuan (BI Rate) dan juga kebijakan moneter lainnya tanpa intervensi segera pemerintah. Namun, independensi ini tidak tanpa tantangan. tekanan kebijakan pemerintah dapat muncul kapan saja, khususnya ketika sektor ekonomi sedang tertekan. Apalagi, di konteks demokrasi, pemerintah rutin kali dihadapkan pada dilema antara kebijakan populer serta kebijakan kegiatan ekonomi yang digunakan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar di dalam bidang ekonomi. Dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga akibat kenaikan biaya pangan serta energi global, hingga peningkatan utang pemerintah. Dalam situasi seperti ini, kebijakan BI rutin kali menjadi sorotan. Misalkan, ketika ekonomi melambat, muncul dorongan agar BI menurunkan suku bunga demi menggerakkan kredit kemudian investasi. Namun, kebijakan ini harus diadakan dengan hati-hati. Jika suku bunga terlalu rendah, hal ini bisa jadi menyokong kenaikan harga tinggi kemudian melemah nilai tukar rupiah, yang dimaksud pada akhirnya justru merugikan ekonomi. Sebagai contoh, dalam sedang pandemi COVID-19, BI menurunkan suku bunga ke level rendah untuk memacu pemulihan ekonomi. Langkah ini memang sebenarnya membantu, tetapi juga menyebabkan risiko peningkatan utang serta bubble di dalam sektor properti juga keuangan.
