JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 sebagai bagian dari langkah strategis di mengupayakan transparansi juga efisiensi pengadaan barang lalu jasa pemerintah. Peluncuran dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan juga Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di tempat Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja dalam bawah koordinasi Ketua Dewan Perekonomian Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo di sambutannya.
Dia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat menghadirkan inovasi signifikan di sistem pengadaan barang juga jasa pada Indonesia. Untuk itu, ia mengimbau terhadap seluruh kementerian/lembaga juga pemerintah tempat memanfaatkan katalog yang disebutkan yang mulai dapat digunakan awal tahun 2025.
“Katalog ini versi 6 diharapkan dapat menurunkan 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sekitar 40-50 persen,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi di pengelolaan sektor ekonomi nasional dengan mengacu pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih besar tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan pemanfaatan e-katalog ini ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” ungkapnya.
Presiden juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dengan pengelolaan juga kepemimpinan yang mana baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang mana bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang tersebut baik dari semua unsur, dan juga pemanfaatan teknologi. Tentunya pada ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” kata Prabowo.
