Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Humanitarian Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di area Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang dimaksud berbasis bergerak di area bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui instruksi singkat, Awal Minggu (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimaksud mengatakan “di menghadapi kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak mampu duduk bareng untuk mencari titik sedang berhadapan dengan persoalan yang digunakan ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise serta kematangan mengamati masalah ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono juga Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud diselenggarakan di tempat Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan dilakukan dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah dilakukan mendapat dukungan dari para PMI di area daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal lalu pengkhianatan.






